Jumlah masyarakat (penduduk) perindividual sangat mempengaruhi dalam berjalannya otonomi. disebabkan oleh beberapa faktor. Posisi pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih bersifat. Otonomi daerah merupakan masalah yang cukup rumit mengingat ia bukan semata-mata sekedar. Suasana kebebasan daerah disatu sisi dan kontrol serta pengendalian pusat di sisi lain, begitupula dengan struktur sosial berhadapan dengan struktur pemerintah. faktor manusia; 2. Manusia Merupakan faktor pelaku dan penggerak dalam proses kegiatan pemerintahan. Untuk mengetahui faktor yang lebih dominan mempengaruhi pertumbuhanpelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, antara lain yaitu (Kaho, 2002: 60): 1. Ada gejala cukup kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah,yaitu konflik horizontal yang terjadi antara pemerintah provinsi dengan pemerntah kabupaten /kota,sebagai akibat dari penekanan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang menekankan bahwa tidak ada hubungan hierarkhis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah. Memberikan otonomi daerah berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, serta mendorong aktifitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri (sampai ke daerah terkecil dalam sitem pemerintahan yaitu desa atau nama lainnnya). Tahun 1945-1950 merupakan masa awalPerkembangan Otonomi Daerah Masa Kini. disebabkan oleh beberapa faktor. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasar pada UU No. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuhPembentukan Daerah Otonomi Baru Di Indonesia. 000 km 2 India : 3. Pengertian Kesenjangan Sosial: Bentuk, Faktor, Dampak, dan Solusinya. 5 Tahun 1974. Secara prinsip tujuan utama otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol dan pengawasan. terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat-istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks negara kesatuan (lihat Prof. Manusia selaku pelaksana dari Otonomi Daerah harus merupakan manusia yang berkualitas. Secara umum, faktor-faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yaitu: Faktor manusia. yang oleh undang-undang ditentukan sebagai. H. Daerah yang miskin pada 1999 kontribusinya juga masih kecil. 23 April 2015. otonomi daerah hendaknya dipandang sebagai otonomi bagi daerah, bukan otonomi bagi pemerintah daerah, sehingga dalam penentuan kebijakan dan dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program hendaknya melibatkan masyarakat. diselesaikan jika tidak oleh yang bersangkutan, karena merekalah yang sesimgguhnya yang lebih mengetahiii problem dan potensi solusinya. Berikut ini faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan otonomi daerah. Faktor-faktor tersebut antara lain : 1) Keuangan Daerah harus cukup dan baik; 2) Manusia Pelaksananya harus baik; 3) Peralatannya harus cukup. Adapun dasar-dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 , Pasal 18B ayat 1 dan 2. 66 Salah satu faktor utama yang berperan dalam perwujudan pemerintahan yang bersih dan kepemerintahanSebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2002), bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Berdasarkan ilustrasi diatas,Anda diminta untuk melakukan analisis hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh faktor manusia - 47440024. Karena pemerintah daerah terfokus pada penerimaan dana pemerintah pusat, bisa melupakan kriteria pembuktian berkelanjutan. Tujuan Pidato. Faktor pertama yaitu manusia pelaksanaannya harus baik adalah faktor yang esenssialFaktor Manusia Pelaksana disini erat kaitannya dengan komitmen (Kepentingan Politis) sebagai pemangku kebijakan yang akan berhubungan langsung dengan kepentingan/kebutuhan stakeholder utama (masyarakat) dalam urusan kesehatan di Daerah. Undangan, Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat berbagai bagian dan unsur pelaksanaan otonomi, dan setiap daerah otonom berkewajiban menjalankan fungsi dan prinsip otonomi daerah agar pelaksanaannya dapat berorientasi pada tujuan yang sebenarnya, yaitu kesejahteraan. Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bahwa pemberian otonomi kepada daerah kota/kabupaten didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Salah satu yang melatarbelakangi pelaksanaan otonomi daerah adalah krisis moneter 1997. 5 Ryaas Rasyid, yang dianggap sebagai arsitek desentralisasi pasca-Soeharto, dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa roh otonomi daerah yang diemban oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dicabut. (Petunjuk: silahkan baca dan pahami terlebih dahulu tentang pelaksanaan otonomi yang ada di BMP MKDU4111) Soal 3 (skor 25) Pada kurun waktu lebih dari satu dasawarsa berjalannya otonomi daerah sejak disahkan UU No. Berikut adalah berbagai macam hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mengetahui hambatan. Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia! 3. Oleh sebab itu, perlu. 561. Beberapa hambatan ini bukan hanya datang dari pemerintahan itu sendiri melainkan justru juga datang dari masyarakat. Keuangan sebagai sumber biaya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah harus tersedia dengan cukup. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang digunakan saat ini. TUGAS 3. Kendala yang dihadapi dalam merealisasikan misi yang telah. Pd. b. Tidak ada perencanaan murni dari daerah karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencukupi. 4. 2. 2. FATOR YANG BERPENGARUH DALAM OTONOMI DAERAH. Rifi Rivani Radiansyah1. 2021 PPKn Sekolah Menengah Atas terjawab Analisis hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh faktor manusia 1 Lihat jawaban Iklan. antar daerah. Secara umum, faktor faktor yang akan memilih serta mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, diantaranya yaitu (Kaho, 2002: 60): (i) faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah; (ii) faktor keuangan yg merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya. Pertama, dikarenakan oleh hambatan politik. 2 Tujuan Khusus Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis hambatan – hambatan apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaanStudi otonomi daerah difokuskan pada hambatan-hambatan yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom terkendala. I. Modul MKDU 4111 Modul 9 Soal 2 (skor 25) Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi. (Petunjuk: silahkan baca dan pahami terlebih dahulu tentang otonomi daerah yang ada dalam BMP MKDU4111) Jawab : - Secara umum, faktor-faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yaitu (kaho, 2002:60): a) Faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor. Kajian ini bertujuan membahas kebijakan sosial dan otonomi daerah sesuai dengan pemahaman penulis dari berbagai sumber yang diperoleh. Adanya beberapa faktor tersebut merupakan. 1. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai gagasan tentang otonomi. Faktor manusia ini haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. 0. banyak. Bagikan: Tema hari otonomi daerah tahun ini adalah "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Kreatif Dan Inovatif". FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH Oleh: Dr. Oleh karena itu, untuk menjaga keberagaman ini, Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah. “semangat balas dendam” dari rakyat di daerah, juga disebabkan oleh belum jelasnya proses dan motivasiPerbedaan identitas, kepentingan, dan ketegangan antara kelompok etnis atau komunitas dapat mengganggu stabilitas dan kohesi sosial yang diperlukan untuk pelaksanaan otonomi daerah yang sukses (Wahyuni & Sutawidjaya, 2019). memperngaruhi keberhasilan otonomi daerah di Indonesia! 2. Melalui otonomi diharapkan agar setiap daerah dapat hidup mandiri dalamJakarta sejalan dengan Teori Edwards III dimana dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. KELEMAHAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN. Faktor penghambat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah. , 2021). Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah di Indonesia:. Faktor penghambat dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia adalah : Tidak semua daerah otonom memiliki sumber daya manusia ( SDM ) yang tinggi, sehingga memerlukan bantuan dari daerah yang lain. Sebagai tambahan pengetahuan terhadap para Investor maupun calon Investor terhadap masalah – masalah umum Investasi. Pelaksanaan otonomi luas ditingkat kabupaten dan kota, sedangkan di tingkat Provinsi otonomi. 000 yang sudah cukup dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Perubahan dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung. Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. Support Ada 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi Daerah : 1. 4. FAKTOR INTERNAL DAERAH A. Page 111 Pelaksanaan Program Reboisasi Di Kecamatan Ulu Kabupaten Bone Bolango yang dilihat dari faktor pengetahuan belum optimal atau belum menunjang. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan di masing-masing daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Mamberamo telah berhasil diimplementasikan oleh Badan. c. Hatta membentuk manusia susila dan demokrat yang. Pada artikel ini berisi tentang 25 Soal Pilihan. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu: Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. diselesaikan dengan upaya-upaya analisis keberhasilan yang mengacu pada faktor keberhasilan menurut Rogers (Setiawan et al. Indonesia merupakan Negara kepualaian dengan jumlah lebih dari 17. 5. Indonesia merupakan negara yang besar baik dari segi wilayahnya maupun dari segi penduduknya. 4. DI KABUPATEN BANDUNG BARAT . Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah sejak 1999. Pentingnya membangun demokrasi ala Indonesia yang dilandasi oleh Pancasila dan dikawal oleh UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yaitu demokrasi yang didukung penuh oleh nilai-nilai. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang. 1. Pelaksanaan otonomi daerah dalamhal ini diharapkan agar dapat mewujudkan terjadinya peningkatan indeks pembangunan manusia. Fungsi DPRD. 32. Otonomi daerah dan permasalahannya telah menjadi wacana yang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi Daerah merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia antara lain, 1) Perbedaan paradigma otonomi daerah. Akibatnya, terjadi perebutan urusan antartingkatan pemerintahan dengan justifikasinya masing-masing yang bermuara pada terlantarnya pelayanan masyarakat. Ryaas Rasyid (1994: 16) menyebutkan "[Sjtafe formation aims. Penghematan sumber daya organisasi, yakni manusia, uang, material, metodhe, mesin, waktu , dan lain-lain, 3. Faktor peralatan : sarana pendukung agar terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah Soal 2 (skor 25) Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia! Jawab : persepsi. Prinsip- Prinsip Otonomi Daerah Prinsipprinsip pelaksanaan - otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah: 1. yang demikian, merupakan gejala-gejala yang muncul dalam penerapan otonomi daerah. Berikut adalah beberapa penyebab munculnya hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut: Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah di indonesia: Faktor Sumber Daya Manusia: Manusia sebagai pelaku pemerintahan daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengurus rumah tangga daerah demi tercapainya tujuan. Sebelum membahas masalah-masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terlebih dahulu dipaparkan adanya kesalapahaman yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat terkait dengan kebijaksanaan otonomi daerah tersebut. 293-308 Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Provinsi Maluku Utara :. Daerah-daerah dengan sumber daya alam yang cukup besar. 5 tahun. Suasana kebebasan daerah disatu sisi dan kontrol serta pengendalian pusat di sisi lain, begitupula dengan struktur sosial berhadapan dengan struktur pemerintah. Berikut daftar nama tarian yang berasal dari provinsi nanggroe aceh darussalam, antara lain: a. beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut: (1) Manusia pelaksananya harus baik, (2) Keuangannya harus cukup baik, (3) Peralatanya harus baik dan (4) Organisasi dan manajemennya harus baik. Keterlibatan par masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah Faktor-faktor penting berlangsungnya otonomi daerah di-tentukan oleh manusia, seperti Kepala Daerah dan anggota eksekutif lain serta jajaran legislatif; dan tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat, yaitu keterlibatan seluruh masya-rakat sebagai sistem terhadap masalah-masalah yang dihadapi Factor kemanapun untuk mengelola keuangan daerah meurpakan factor yang menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, DPR dan Pemerintah hasil Pemilu 1999 harus menetapkan perubahan sejumlah UU tersebut sebagai prioritas utama. Faktor/Latar belakang otonomi daerah. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. a. Pentingnya faktor ini, karena manusia merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan. Meskipun demikian, implementasi otonomi daerah tidak selalu berjalan mulus dan masih dihadapkan pada berbagai hambatan. A. • Faktor eksternal yang dipengaruhi oleh. Dalam penegakan HAM di negara Indonesia terdapat beberapa hambatan yang disebabkan oleh berbagai aspek, adapun diantara adalah: Kondisi Sosial Budaya; Salah satu faktor terhambatnya penegakan HAM di Indonesia adalah kondisi sosial budaya. Perubahan “Gaji” DPRD Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan(Petunjuk: silahkan baca dan pahami terlebih dahulu tentang otonomi daerah yang ada dalam BMP MKDU4111) Jawab : - Secara umum, faktor-faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yaitu (kaho, 2002:60): a) Faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor. Sumbernya bersifat internal, yaitu dari. Padahal, PP 78/2007 telah menegaskan beberapa faktor penting untuk dipedomani sebelum melaksanakan pembentukan daerah baru, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah,. Dasar negara Pancasila memiliki keterkaitan dengan UUD NRI 1945, yaitu. Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah provinsi nusa tenggara timur Frederic W. Hambatan-hambatan dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia yaitu, a. Pada 2 Juli 1997, terjadi krisis keuangan Asia yang juga dirasakan oleh Indonesia. Peningkatan kinerja yang ditunjang dengan profesionalisme sumber daya manusia, 2. 1 Tahun 1957 ini menitikberatkan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya sesuai Pasal 31 ayat (1). 1) Dinamika penduduk, yaitu pertambahan dan penurunan jumlah penduduk. Dalam Undang-Undang No32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Studi otonomi daerah difokuskan pada hambatan-hambatan yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom terkendala. Agar Otonomi Daerah dapat berjalan sesuai dengan Undang – Undang dan peraturan yang berlaku, perlu adanya asas yang diterapkan, diantaranya adalah sebagai berikut ini: 1. Sebelumnya di blog ini kami sudah membuata artikel tentang Soal uas pkn Kelas 10 Semester1, bisa dilihat di sini bagi yang ingin membacanya. 2 ada beberpa faktor keberhasilan otonomi daerah ada juga beberapa faktor yang dinilai mampu menjadi penghambat pelaksanaan otonomi daerah,diantaranya sebagai berikut. Hambatan-hambatan ini dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah yang sebenarnya. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. Support Ada 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi Daerah : 1. Prinsip otonomi seluas-luasnya. Sebelum membahas masalah-masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terlebih dahulu dipaparkan. 7 Hambatan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Down to Earth Nr 46 Agustus 2000. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. kuat bisa dilihat darlpada otonomi politik yang diperolehi oleh rakyatnya. Strategi Pengembangan Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Internal Strength Weakness Eksternal (S) (W) Opportunities (O) Strategi S – O Strategi W – O Threats (T) Strategi S – T Strategi W – T Setelah mengidentifikasi kondisi lingkungan internal (Strength dan Weakness) dan lingkungan eksternal (Opportunities dan. Pertama, penyelenggaraan negara di bidang ekonomi yang selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yang terpusat dengan campur tangan pemerintahan yang terlalu besar telah mengakibatkan kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar. Faktor Sumber Daya Manusia, Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi. Sebagian besar dinas di daerah selaku pelaksana teknis urusan otonomi daerah belum didukung dengan renstra yang memiliki logframe yang baik yang memuat. tidak semua daerah otonom di Indonesia memiliki sumber daya manusia yang tinggi. Ringkasan: . Makna otonomi daerah adalah daerah mempunyai hak , wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku (Pusat Bahasa ,. Hal tersebut disebabkan bahwa pemerintahan yang sentralistik pada kenyataannya masih banyak kekurangan. PEMBAHASAN Implikasi Otonomi Daerah di bidang Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Hukum Sebagian kalangan menilai bahwa kebijakan Otonomi Daerah di bawah UU 23 Tahun 2014 merupakan salah satu kebijakan Otonomi Daerah yang terbaik yang pernah ada di. Dari berbagai faktor penyebab yang dapat memunculkan hambatan dan permasalahan tersebut, salah satu penyebabnya adalah penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara proporsional kepada pemerintahan daerah artinya pelimpahan kewenangan akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Ringkasan: . Faktor manusia ini haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Si UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS OTONOMI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, ADA BEBERAPA FAKTOR/SYARAT YANG PERLU. Berdasarkan ilustrasi diatas,Anda diminta untuk melakukan analisis hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh faktor manusia 2. 4. 43 karena tidak efisien, tidak bersih, tidak demokratis. Dengan kata lain, sumber daya manusiaBAB I. Pertama, manusia adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena merupakan subyek. Kelima, faktor kualitas sumberdaya manusia. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisa mendalam dari sisi hubungan internasional tentang isu pemekaran daerah otonom baru Papua setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tetapi ada daerah yang memang telah menerapkan OSS secara benar yaitu memang ijin investasi hanya lewat kantor OSS. Syaukani H. Sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan pelaksanaan otonomi Desa di Kepenghuluan Pelita dapat dikatakan tidak ada baik dari pemberian pembekalan kepada Pemerintah Desa/Kepenghuluan atau pun dari produk hukum itu sendiri. Berdasarkan kondisi di atas, analisislah faktor – faktor apa saja yang melatar belakangi munculnya faham radikalisme yang mengancam ketahanan nasional Indonesia serta bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan hidup bangsa! Jawab : a. METODE Metode yang digunakan dala penelitian ini yaitu menggunakan meode penelitian kualitatifAnggaran berisi rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan ke muka yang bijaksana, karena itu untuk menciptakan pemerintah daerah yang baik untuk melaksanakan otonomi daerah, maka mutlak diperlukan anggaran yang baik pula. 2021 PPKn. 2. Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 22, terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, yaitu: Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. NIT otonomi daerah di Sulawesi Selatan dilaksanakan dalam konteks negara federasi, sedangkan pasca revolusi otonomi daerah dilaksanakan dalam konteks negara kesatuan. Kendala yang dihadapi dalam merealisasikan misi yang telah ditetapkan adalah lebih disebabkan oleh pelaksanaan program kerja yang belum terdesain secara baik. Pembangunan memerlukan manusia sebagai faktor utama, dan juga pembangunan selalu menggunakan lahan yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah karena hampir seluruh kegiatan manusia melibatkan penggunaan lahan, sebagai aktivitas politik yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi. 1. nurul Ameliah a.